Menteri Pertanian Jihad: Presiden beri waktu 2-3 bulan untuk menuntaskan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pak Presiden tolong beri saya waktu, 2-3 bulan ini selesai dan paling tidak yang berhak dapat pupuk harus (menerima). Tidak ada pemupukan di luar konteks perencanaan yang menyimpang dari SOP atau lokasi

Jakarta (FaktaID) – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2-3 bulan kepada kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan data dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

“Penyulingan Pak Presiden, mereka kasih waktu 2-3 bulan lagi selesai dan paling tidak yang berhak dapat pupuk harus (menerima). Siahrol mengatakan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, “Tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan dan menyimpang dari SOP atau lokasi.”

Presiden mengatakan, Sihrul meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk bersubsidi diperbaiki agar benar-benar dilaksanakan di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat lahan.

Diakui Sihrul, anggaran yang ada hanya cukup untuk mengalokasikan 8 hingga 9 juta ton pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi harus efektif dan terjamin kebenarannya. Sihrul mengatakan, kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri lebih dari 20 juta ton.

Padahal, kebutuhan kita akan pupuk sangat tinggi. Kalau rencana RDKK (rencana pasti kebutuhan kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya bisa mencapai 8 sampai 9 juta ton. Oleh karena itu, Presiden berpesan agar kita tidak kekurangan pupuk.”

Sihrul menambahkan: Yang harus dibenahi adalah rencana dan konsep ini jangan sampai dialihkan ke petani karena waktu dan ketepatan yang tersedia di lapangan.

Sihrul mengatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, Holding Company BUMN Pupuk (PHCI) dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan: Dimulai dari penyiapan pupuk untuk lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di desa dan lini 4. Sihrul.

Sihrul mengatakan Kementerian Pertanian juga akan melakukan validasi terhadap penerima alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9 juta ton.

“Sistem dan platform aplikasi harus diselesaikan selama tiga bulan untuk dapat melakukan inistres, Dicari orangnya, dimana tempatnya, kapan dipakai dan pupuk apa yang dipakai.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sebagian besar petani yang ditemuinya mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk mendukung produksi tanaman.

Jokowi menjelaskan, permasalahan terkait distribusi dan ketersediaan pupuk tidak hanya dihadapi di Indonesia, melainkan seluruh negara di dunia. Pasalnya, kondisi dua negara penyuplai pupuk, yakni Rusia dan Ukraina, belum kondusif akibat perang.

Jokowi mengatakan pada 9 Maret 2023 di Kebumen, Jawa Tengah: “Tempat produksi bahan baku dan pupuk itu perang saja, itu Rusia dan Ukraina. Ini masalah yang dihadapi semua negara di dunia.”

Popok Indonesia Dukung Ketersediaan Pupuk Dalam Negeri Bersubsidi

Presiden Jokowi mengaku petani mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Penceramah : Pribadi Indra Arif
Editor: Ahmad Bochuri