FaktaID

Informasi Berita Terupdate

Januari 30, 2023

Cobalah untuk saling bekerja sama (Kalsel) saling bekerja sama

Palangka Raya (FaktaID) – Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kalimantan Selatan (Kalsel) bertekad mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat (Tantibumlinmas) khususnya di perbatasan. dari dua wilayah

“Kami bersinergi (di Kalsel) agar masyarakat di perbatasan kedua provinsi merasa aman, nyaman dan tidak terganggu sama sekali,” kata Kapolsek Kalteng yang baru. . I Sangkai di Palangka Raya, Senin.

Untuk itu kedua belah pihak berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai tindak lanjut kerjasama tersebut dan mekanisme yang nantinya dapat dijadikan acuan atau payung hukum khususnya oleh jajaran Satpel serikat pekerja dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Dalam sidang kali ini Kalteng diperintah oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sahimi bersama sejumlah kepala dan perwakilan perangkat daerah lain bersama DPRD setempat, sedangkan Kalsel menyertakan badan daerah terkait seperti Satpol PP. DPRD. Saya menilai komisi.

Kalimantan Utara punya perbatasan negara sepanjang 1.038 km yang perlu diwaspadai

Baru I Sangkai menuturkan, di kawasan perbatasan sering terjadi potensi konflik sosial yang perlu dicegah atau ditangani, misalnya terkait dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah tanah.

“Ini yang sangat perlu kita jaga agar tidak ada konflik. Saya berharap kesepakatan kerjasama Kalteng dan Kalsel ini bisa segera terwujud sehingga bisa menjadi payung hukum kita dan kita bisa kerjasama antar OPD, ” dia berkata. dikatakan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kovu Sanilavati mengatakan, karena persoalan ini terkait dengan persoalan lintas batas, maka kedua belah pihak terutama di jajaran pimpinan dapat membahas terlebih dahulu mengenai batas wilayah di beberapa titik yang belum sepenuhnya terkoordinasi.

“Makanya kami (DPRD) sangat menantikan dan mendukung kerja sama ini ke depan, tidak hanya di Trantibomlinma, tapi juga di bidang perikanan dan kelautan dan lain-lain,” ujarnya.

Dua sub-wilayah baru di perbatasan Malaysia akan segera dilengkapi perangkat tersebut

Dikatakannya, kedua provinsi ini awalnya merupakan satu kesatuan, sehingga masyarakat kedua wilayah ini tidak bisa dipisahkan kehidupannya, terutama masyarakat perbatasan.

Ia melanjutkan: Perlu payung hukum dan kerjasama yang nyata untuk mengatur ketertiban, kerjasama didasarkan pada payung hukum yang ada, payung hukum yang pertama adalah menyelesaikan masalah perbatasan daripada peraturan daerah untuk setiap provinsi dan provinsi lain sebagai petunjuk teknis. menjadi Dalam konteks ini, jelasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kalsel Siti Nortita menjelaskan, pihaknya ingin kerja sama tersebut segera diselesaikan mengingat pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kedua provinsi tersebut.

Koresponden: Mohammad Aref Hedayat
Editor: Edi Sujatmiko