Jawa Barat meraih Tinarbuka Award berkat Pusat Informasi Samset

Kami bersyukur atas penghargaan ini. Basis informasi samsat sebagai inovasi layanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat….

Bandung (FaktaID) –

Penghargaan Tinarbuka diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprero Jabar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkat inovasi Pusat Informasi Semsat yang dinilai baik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi.

“Kami berterima kasih atas penghargaan ini. Pusat Informasi Samsat dianggap sebagai inovasi layanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat, karena menjalin hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan wajib pajak dalam bentuk layanan konsultasi pajak, pengaduan, pelacakan dan sosialisasi komunikasi Maulana Indra Vibawa, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, mengatakan dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Baca Juga :

Penghargaan Tinarbuka merupakan penghargaan keterbukaan informasi publik tertinggi yang diberikan kepada pimpinan Badan Publik (BP).

Penghargaan ini telah melalui beberapa tahapan antara lain administrasi, presentasi, penilikan dan visitasi.

Bapenda Jabar menduduki peringkat tiga besar kategori Tinarbuka untuk Kepala Dinas/Kepala Badan/Direktur Kanwil se-Indonesia.

Indra mengatakan, salah satu poin penilaian dalam Tinarbuka Award adalah inovasi pelayanan publik, dimana peserta harus memunculkan ide kreatif atau perkembangan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Maulana Indra Wibawa dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahmud MD pada puncak acara Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. .

Baca Juga :

Selain Tinarbuka Prize, HAKIN 2023 juga diisi dengan sosialisasi Monev keterbukaan informasi publik tahun 2023.

Memasuki tahun pemilu, Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali mengingatkan pemerintah, kementerian, atau lembaga publik di pusat dan daerah untuk meningkatkan kemudahan akses informasi dan kualitas layanan informasi bagi masyarakat.

Pusat menunjuk KA Mahfoud sebagai Duta Keterbukaan Informasi

Arya Sandihuda selaku Wakil Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan penyelenggaraan pemilu tidak boleh mengganggu kualitas lembaga publik dalam melayani masyarakat, khususnya layanan informasi publik.

Pihaknya akan kembali menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) departemen-departemen di seluruh Indonesia secara serentak untuk menjaga kualitas tersebut.

“Pemerintah atau organisasi publik di tingkat nasional hingga daerah harus fokus pada kualitas kinerja penyediaan data, kualitas layanan informasi atas berbagai jenis informasi publik yang dikelola, termasuk informasi yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa.

Ia mengatakan: Nanti dalam metode evaluasi, tiga dimensi ini, yaitu kualitas informasi, pemahaman layanan informasi, dan keragaman informasi akan memiliki bobot paling besar dengan pembelian barang dan jasa.

IC Center Ingatkan Komitmen Keterbukaan Badan Publik

Komisioner KI Bidang Kelembagaan Pusat Handoko AS menyatakan bahwa secara umum kegiatan pemantauan dan penilaian keterbukaan informasi nasional tahun 2023 akan menilai aspek kualitas informasi, jenis informasi, layanan informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi.

Akan ada kurang lebih 400 lembaga publik yang akan menjadi subjek Monev, antara lain kementerian, pemerintah provinsi, BUMN, lembaga publik nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri.

Nantinya akan diputuskan 15 lembaga publik terbaik dari semua kategori yang akan masuk dalam Tinarbuka Award 2024.

“Jadi pada Monev 2023, Komisi Informasi Pusat hanya akan mengumumkan kategori masing-masing badan publik, dan pada tahun 2024 akan diberikan penghargaan kepada 15 besar badan publik tersebut,” kata Handoko.

Koresponden: Ajat Sadarajat
Editor: Nusarina Yuliastuti