Usai menunggu di gedung sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Driono mendatangi sidang induk pada Senin (05/06/19) untuk mengikuti sidang kasus perusakan barang bukti. Foto: Harry Ibrahim/INDOSPORT
FaktaID – Setelah Nordin Halid, Joko Driono masuk daftar bos PSSI yang bermasalah dengan hukum.
Kongres Tahunan PSSI 2019 kembali diwarnai drama kontroversial. Saat itu, Edi Rahmiadi, presiden terpilih PSSI, memutuskan mundur.
Edi Rahmiadi mengumumkan keputusannya mundur dari ketua PSSI di hadapan direksi yang menggelar doa bersama di Noosa Bali. Ia mengklaim aksi tersebut dilakukan sesuai dengan kepentingan PSSI sendiri.
Edi Rahmiadi saat itu mengatakan, “Karena lari dan majunya PSSI, makanya saya bilang mengundurkan diri dari Ketum PSSI.”
Dia menambahkan: “Saya melakukan semua hal ini dengan kesehatan yang sempurna. Saya mengundurkan diri karena saya memiliki tanggung jawab.”
Menjelang pengunduran diri Eddy, PSSI sempat disinggung isu soal kliring skor. Sejumlah petinggi PSSI ditangkap karena diduga terlibat kasus pengaturan skor.
Pasca pengumuman pengunduran diri, tampuk pimpinan PSSI otomatis berpindah ke tangan Wakil Presiden agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik sesuai program.
Oleh karena itu, nama Joko Driono mencuat saat menerima mandat presiden umum PSSI berikutnya hingga akhir masa jabatan presiden Edi Rahmiadi, yakni 2016-2020.
Setelah rezim Eddy berakhir, diharapkan ketua PSSI yang baru bisa menjadi sosok yang bisa mengubah kritik publik menjadi rencana kerja nyata.
Ketua Umum Persatuan Suporter Timnas Indonesia, Ignatius Indero mengatakan, penerus Eddy haruslah seseorang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengubah wajah sepak bola tanah air.
“Dia harus profesional, paham dan cinta sepakbola. Tapi yang terpenting, dia harus berani menciptakan sukses untuk mengubah sistem sepakbola Indonesia,” ujar Indru.