FaktaID

Informasi Berita Terupdate

Januari 29, 2023

Depok (FaktaID) – Aditya Perdana, dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), menilai perubahan sistem pemilu secara menyeluruh sebaiknya dilakukan melalui tindakan legislatif di DPR, bukan di DPR. DPR. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Minggu di Depok, menanggapi pembahasan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, dia mengatakan: “Kalau perubahannya hanya di daerah hukum, perubahannya minor.”

Partai Jarendra Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Ia menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak pemilu 2009 masih paling baik diterapkan oleh Indonesia. Meski banyak masalah dengan politik mahal, personalisasi kandidat dalam kampanye pemilu bukan partai.

Namun, sistem baru ini memudahkan pemilih untuk mengidentifikasi dan menemukan latar belakang caleg di daerah pemilihan. Calon juga akan berusaha menjaga dan merawat konstituennya secara terus menerus dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan.

Pengamat: Pemilu 2024 paling cocok menerapkan proporsionalitas tertutup

“Idealnya, sistem pemilu kita lebih dekat dengan pemilih, bukan malah menjauhi mereka,” jelas mantan Direktur Pusat Studi Politik UI ini.

Dia mengatakan: perubahan sistemik bersifat umum dan tidak bisa parsial. Masalahnya, Republik Demokratik Republik Rakyat Iran telah memblokir jalan untuk meninjau undang-undang pemilu, padahal Perppu tentang Pemilu baru saja disetujui dan disahkan.

Pengamat Jelaskan Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Direktur Eksekutif Algorithm Public Research and Consulting Institute mengatakan: Dalam banyak pengalaman dan literatur kepemiluan, pembahasan tentang perubahan sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara adalah hal yang wajar dan bisa dilakukan.

Hal ini tentu terjadi dengan pertimbangan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lainnya. dengan ketentuan bahwa perubahan sistem pemilu tersebut didasarkan pada kajian yang mendalam dan berdasarkan konstitusi, yaitu kajian terhadap undang-undang daerah parlemen.

Jajak Pendapat SSI: Mayoritas Rakyat Ingin Pemilu Terbuka 2024

Menurutnya, ada fenomena yang disebut dengan judisialisasi politik, dimana pengujian undang-undang bisa dilakukan di yurisdiksi dan bukan di legislatif. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki kewenangan dan pengalaman untuk mengubah tata cara pemilu, rencana atau sebagian materi pemilu kita.

Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang kontra dan merasa lemah terhadap undang-undang pemilu yang berlaku. Dengan demikian, uji materi sistem pemilu proporsional terbuka saat ini dimungkinkan, dan perubahan yang digariskan oleh ketua KPU dimungkinkan.

Harapan Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terbaik Terkait Uji Coba Sistem Pemilu

Koresponden: Fero Lantara
Editor: Ade P Marboen