FaktaID

Informasi Berita Terupdate

Januari 30, 2023

Inflasi di Sumbar sangat tinggi sepanjang tahun 2022, mencapai 7,43%, dan diproyeksikan berada pada kisaran 2,4% hingga 3,2% (disetahunkan) pada tahun 2023.

Padang (FaktaID) – Presiden Bank Indonesia Perwakilan (BI) Sumbar Wahio Purnomo memprediksi laju inflasi di Sumbar akan menurun sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

“Inflasi Sumbar sangat tinggi selama tahun 2022 mencapai 7,43 persen, dan diperkirakan antara 2,4 persen dan 3,2 persen (tahunan) pada tahun 2023,” ujarnya saat memaparkan prospek ekonomi Sumbar tahun 2023. di Padang, Rabu,

Penurunan ini dinilainya karena harga emas dan barang perhiasan diperkirakan benar-benar stabil sejalan dengan tren harga emas global yang diprediksi turun pada 2023. Faktor tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi inti tetap rendah dan stabil pada tahun 2022.

BI perkirakan inflasi inti di bawah 4% pada semester I 2023.

Meredanya pandemi Covid-19 dan stabilitas ekonomi global selanjutnya akan mendukung kelancaran distribusi pangan, dan faktor base year inflasi VF tahun 2022 yang sangat tinggi diharapkan dapat menjaga kenaikan inflasi yang lebih rendah di tahun 2023.

Selain itu, kebijakan pemerintah menaikkan tarif hingga tahun 2022 diperkirakan tidak akan sejalan dengan stabilitas perekonomian Sumbar dan nasional.

Dia menuturkan, stabilitas harga BBM rumah tangga sesuai dengan prakiraan harga gas bumi 2023 yang benar-benar stabil dengan tren penurunan harga.

Ia mengatakan, inflasi memang tinggi, namun tidak mencerminkan harga barang-barang di Sumbar juga tinggi. Ini dampak inflasi Sumatera terendah di tahun 2021 sebesar 1,4% dan kini menjadi inflasi tertinggi.

Menurutnya, di Sumbar, sektor pertanian berdampak besar terhadap perekonomian Sumbar, 21 persen, dan jika terganggu akan berdampak luas.

Gangguan pasokan pangan pada tahun 2022 akan terganggu akibat curah hujan yang tinggi dan hama yang menyerang lahan pertanian sehingga produksi beras, cabai merah dan bawang merah terganggu.

Dikatakannya: Padahal, Sumbar sebagai daerah produksi harus memenuhi kebutuhan provinsi terlebih dahulu dan tidak memiliki prioritas pengiriman pangan ke luar provinsi.

BI perkirakan inflasi mencapai 0,41% pada Januari

Ketika produksi menurun, jumlah persediaan pangan di luar provinsi juga tetap sehingga kebutuhan di dalam provinsi tidak terpenuhi.

Ia merekomendasikan agar pengendalian inflasi dilakukan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kredit APBD yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat.

Kemudian melakukan pembenahan di sektor pertanian yang merupakan sektor usaha utama yang memberikan kontribusi 21% terhadap PDB.

Perluasan kerjasama antar daerah (KAD) di wilayah Sumatera Barat untuk mengurangi selisih harga dan mendistribusikan sumber daya dari daerah surplus ke daerah defisit.

Memperluas program produksi dan penggunaan pupuk organik serta mengupayakan penambahan kuota pupuk bersubsidi di Sumbar pada tahun 2023. Kemudian meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka subsidi harga pangan dan subsidi transportasi untuk menjaga harga tetap terjangkau.

Dikatakannya: Pengembangan pertanian organik berbasis teknologi digital, optimalisasi pelaksanaan operasi pasar sembako murah melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Koresponden: Mario Sofia Nasoshan
Editor: Nusarina Yuliastuti