FaktaID

Informasi Berita Terupdate

Februari 8, 2023

Jakarta (FaktaID) – Badan Pengawas Pemilu (Bavaslu) menerima 313 pengaduan dari masyarakat dan pemantau pemilu yang mengklaim nama dan NIK-nya digunakan sebagai calon anggota DPD untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Pencalonan (Ceylon).

“Memasuki hari ke-15 sejak berdirinya posko pengaduan Bavaslo terkait dukungan DPD, hasil pantauan Bavaslo menunjukkan adanya dugaan pencatutan nama masyarakat dan/atau NIK serta pemantau pemilu yang teridentifikasi sebagai calon pendukung. yang menjadi sasaran calon anggota DPD,” kata anggota Bawaslu RI Loli Sohanti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bavaslu juga memerintahkan seluruh jajarannya menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengoreksi nama-nama tersebut. Bavaslo mencatat, sedikitnya ada 313 pengaduan masyarakat berdasarkan hasil kompilasi data yang diperoleh dari posko pengaduan di 21 provinsi.

Nama-nama tersebut diperoleh dari laporan yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, baik dengan mendatangi langsung kantor wilayah Bavaslu terdekat maupun secara online melalui link Pengaduan Masyarakat di website Bavaslu dan media sosial masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.

Selain itu, jumlah pengaduan terbanyak tercatat di Provinsi Aceh, yaitu sebanyak 56 pengaduan dari total pengaduan yang diterima di seluruh Indonesia. Setelah itu, Provinsi Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 35 pengaduan, disusul Provinsi Jawa Barat dengan 29 pengaduan.

Bavaslu: TPS keliling rentan mencoblos di luar negeri

Menurut penelitian Bavaslo, terdapat 164 calon calon anggota DPD di 21 provinsi, termasuk nama dan/atau NIK komunitas serta pemantau yang mengaku tidak mendukung salah satu calon calon, namun namanya terdaftar dalam pilkada. Akun Ceylon.

Bavaslo telah melacak 224 nama asosiasi/NIK dengan mengirimkannya ke KPU. Sisa 89 nama/NIK tidak terlacak dan akan digabungkan dengan data pengaduan terakhir yang akan terlacak.

Sebagai informasi, pembentukan Pos Pengaduan Bawaslu ini sesuai dengan Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan Pos Pengaduan Masyarakat dalam memantau calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan seluruh jajarannya di daerah untuk mensosialisasikan dan/atau menjaring masyarakat agar nama dan/atau data pribadinya tidak masuk dalam daftar calon anggota DPD di Ceylon.

Dalam upaya memfasilitasi pengaduan dan keberatan masyarakat atas eksploitasi nama dan/atau NIK, Bavaslu membuat posko pengaduan online.

DEEP: KPU buka akses Silon Bawaslu pada pencalonan DPD

Koresponden: Boyke Lady Vatra
Editor: Francisca Ninditta