Aktivis Gorontalo Utara menginginkan pemerintah daerah menangani masalah Pulau Sarvand

Mereka tidak membeli pulau. Kelola hanya melalui investasi nilai

Gorontalo (FaktaID) – Herman Adam, aktivis dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyelesaikan persoalan yang muncul antara warga Kepulauan Punelo dengan pengelola destinasi wisata Pulau Saronde .

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk segera menyelesaikannya. Agar tidak ada pihak yang dirugikan atas sikap manajemen sebagai investor dan masyarakat di kawasan Kepulauan Punelu,” ujarnya di Gorontalo, Jumat.

Menurut aktivis muda ini, pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman modal harus dibarengi dengan sosialisasi dari pemerintah daerah, investor, hingga masyarakat.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan yang dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan Pulau Sarvand.

Baca Juga :

Bupati Gorontalo Utara Jamin Pulau Saronde Tak Diprivatisasi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Pulau Saronde menghadapi gugatan

Herman mengatakan, pemerintah daerah wajib memastikan apakah ketentuan dalam perjanjian kerja sama telah dipenuhi oleh investor.

Hal ini dilakukan agar menjadi bahan evaluasi tahunan yang harus dilakukan secara transparan kepada manajemen.

Ia juga mengatakan: “Mereka tidak membeli pulau itu. Mereka hanya mengelolanya melalui nilai investasi yang disepakati.”

Baca Juga :

Termasuk tip tentang pekerjaan. Apakah menggunakan tenaga kerja pribumi dengan kuota atau bagaimana? “Pemerintah daerah harus mengecek data aktual berapa banyak pekerja dari daerah ini yang bekerja di Pulau Sarvand,” ujarnya.

Ia juga menyindir soal 30 persen ruang yang menjadi milik rakyat. “Kami ingatkan, ini bukan investasi untuk membeli pulau. Jadi jangan abaikan hak masyarakat. Nelayan lokal mengalami kecelakaan di laut dan minta tolong. Kenapa diabaikan oleh pengelola bahkan diduga dibuang. Pemerintah . Lokal harus menjelaskan. Ini sebagai bentuk perlindungan hak-hak masyarakat terhadap kegiatan investasi.”

Kegiatan investasi harus menguntungkan daerah dan masyarakat harus mendapatkan keuntungan darinya.

“Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan haknya jika nilai kemanusiaan diabaikan manajemen. Kami berharap pemerintah daerah mengundang investor untuk menjelaskan kegiatan investasi yang sedang berlangsung,” kata Herman.

Viceroyalty Utara Gorontalo: Berinvestasi di Pulau Sarvand untuk Rakyat

Pemkab Gorontalo Utara Pastikan Dua Pulau Dikelola Investor

Ia mendampingi Ervan Palilati, nelayan asal Desa Ponlu, Kecamatan Punlu Kupulawan, untuk memberikan informasi terkait kejadian yang terjadi pada Kamis (26/1/2023) pukul 02.00 WITA di Pulau Saronde kepada Kepolisian Resor (Polres) untuk memberikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleiman Lakoro mengatakan pihaknya telah menghubungi Kepala Daerah Kepulauan Ponlu untuk segera merespon kejadian tersebut.

Dikatakannya, akan segera dilakukan pertemuan dengan kehadiran masyarakat, manajemen dan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sekitar 70 warga Desa Ponlu, Distrik Punlu Kupulawan, melakukan aksi protes terhadap pengelolaan Pulau Saronde setelah digusurnya terduga nelayan Irvan Palilati yang perahunya rusak akibat diterjang badai.

Dengan penerapan protokol kesehatan, pariwisata Pulau Sarvand dibuka kembali
Pemerintah daerah akan mengevaluasi pengelolaan destinasi wisata di Pulau Sarvand

Warga Desa Ponlu, Kecamatan Punlu Kapulauan, Gorontalo Utara, pasca kejadian yang diduga pihak pengelola mengusir nelayan Irwan Palilati yang mengalami kecelakaan di laut pada Kamis (26/1) untuk meminta bantuan di Pulau Saronde Mereka berdemonstrasi. FaktaID/Susanti Sacco

Koresponden: Susanti Sacco
Editor: Budi Santoso