FaktaID

Informasi Berita Terupdate

Februari 6, 2023

Semarang (FaktaID) – Sekitar 60 organisasi bantuan hukum (OBH) di Jawa Tengah menandatangani kesepakatan pelaksanaan bantuan hukum dan kesepakatan kinerja tahun anggaran 2023, di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Penandatanganan dilakukan oleh direksi atau kepala OBH yang melakukan pengesahan sebagai pemberi bantuan hukum periode 2022-2024 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Semarang, Rabu.

Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin mengatakan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum pada 2023 atau lebih banyak dari tahun lalu sebesar Rp5.248.240.000.

Tahun lalu, nilai bantuan hukum yang diberikan hanya 3.547.443.050 real atau meningkat sekitar 2 miliar real.

Yusefuddin mengatakan: “Tahun ini kami mendapat dana lebih dari lima miliar untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita harus bersinergi dan bekerja sama agar bantuan hukum tidak terduplikasi.”

Yuspehruddin berpesan kepada 60 OBH yang menandatangani kontrak untuk memberikan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat agar lebih taat hukum dan menekan angka kriminalitas di Jawa Tengah.

Selain itu, Noor Ichwan, Kepala Biro Hukum dan HAM, juga menggelar rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2023 dan membantu pelaksanaan standar pelayanan bantuan hukum.

Dengan peningkatan anggaran tahun ini, Yichuan mengapresiasi dan meminta OBH bekerja lebih baik dan lebih hati-hati dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Ia mengatakan: “Penilaian BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Jateng pendanaannya sangat bagus. Mari kita kerjakan dengan baik tahun ini, jangan sampai bantuan hukum berlipat ganda.”

Pada akhirnya, dia mencatat: Jika kinerja kami bagus, itu akan ditambahkan ke anggaran lagi.

Dalam upacara tersebut turut hadir Kabag Tata Usaha Hajrianur, Kabag Imigrasi Wisnu Daru F, Wakil Ketua Mahkamah Agung Semarang, Ketua Mahkamah Agung Semarang, perwakilan Kapolda Jawa Tengah dan Jawa Tengah. hadiah. Mahkamah Agung.

Koresponden: Zahdiar Lais
Editor: Agus Setivan